Tim Intelijen e-KTP

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pencetakan KTP Elektronik alias e-KTP masih menjadi problem di sejumlah daerah. Hal ini membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian gerah. Untuk menelusuri problem sebenarnya, mantan Kapolri ini akan menerjunkan sejunlah personel yang menyamar sebagai masyarakat biasa. Tito mengatakan akan terjun langsung untuk memberi atensi penuh pada permasalahan masyarakat yang kesulitan mencetak e-KTP. “Ini akan menjadi atensi penuh dari saya. Kami akan mengecek di mana sebenarnya akar permasalahan itu,\" tegas Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2). Ia meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil membentuk Tim Khusus Investigasi itu dengan dibantu Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak. \"Saya minta kepada Dirjen Dukcapil. Tetapi saya minta juga di-backup dengan tim yang lain dari Inspektorat Jenderal,\" imbuhnya. Tito akan melakukan operasi misterius yang seolah-olah menjadi ada masyarakat yang ingin membuat e-KTP di kelurahan. “Langsung pengecekan lapangan. Termasuk menjadi yang disebut mistery buyer. Menyamar sebagai masyarakat untuk mengikuti prosesnya, mengalami betul nggak sebenarnya susah blanko e-KTP. Atau ternyata diberikan Surat Keterangan (Suket) Kependudukan saja,\" papar Tito. Sebab, dari sisi anggaran pengadaan blanko e-KTP sudah tidak ada masalah. Berbeda dari anggaran tahun lalu yang menurut Tito kurang. \"Tahun lalu anggarannya memang yang diajukan ke Kementerian Keuangan 32 juta keping dipenuhi hanya separuhnya. Yakni 16 juta keping. Sehingga terjadi kelangkaan blanko. Kenapa bisa sampai segitu? Karena tidak diperjuangkan. Fighting spirit untuk memperjuangkan itu ke Kemenkeu. Sebab masih ada trauma kasus e-KTP . Sehingga ya sudah terima apa adanya saja,\" bebernya. Dia menduga hal itulah penyebab timbulnya masalah dalam pengadaan e-KTP di masyarakat. Mengingat kebutuhan e-KTP kian meningkat setiap tahunnya. “Sehingga solusinya saya menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan , ini akan terjadi kekurangan lagi. Karena yang perlu dipenuhi tidak segitu,\" urai mantan Kapolda Metro Jaya ini. Tito menyampaikan surat resmi beserta rincian ada kekurangan. Kemudian dia meminta Dirjen Dukcapil mem-follow up ke Dirjen Anggaran Kemenkeu. “Saya minta Dirjen Dukcapil follow up ke Dirjen Anggaran. Pak Askolani juga melihat dan mengambil dari dana Bendahara Umum Negara (BUN), dana anggaran nasional,\" terangnya. Selain itu, pihaknya sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait hal tersebut. Sehingga untuk persoalan anggaran untuk blanko e-KTP sebetulnya tidak ada masalah. Karena sudah dipenuhi oleh pemerintah. Namun, Tito heran mengapa sampai sekarang e-KTP masih dipersoalkan di daerah. \"Nah ada apa macetnya di sini? Yang ingin kami cari adalah macetnya karena apa? Karena kuota atau karena lambat pengadaannya atau apa? Ini akan kami cari penyebabnya,\" lanjut Tito. Anggota Komisi II DPR Johan Budi meminta Tito Karnavian mengecek langsung perekaman dan pencetakan e-KTP. Ia meragukan pelaksanaan perekaman dan pencetakan e-KTP berjalan baik-baik saja seperti yang selama ini dilaporkan Kemendagri. \"Menurut saya, Pak Mendagri perlu mengecek yang ke lapangan seperti apa. Apa seperti yang disampaikan Pak Dirjen Dukcapil atau tidak,\" ujar Johan. Ia mengaku sempat mendapatkan laporan mengenai persoalan e-KTP. Politisi PDIP ini mengaku tidak bisa menerima begitu saja laporan Mendagri bahwa pelaksanaan e-KTP baik-baik saja. “Saya beberapa kali RDP dengan Pak Mendagri dan Pak Dirjen Dukcapil ini selalu menjawab dengan baik dan seolah-olah tidak ada masalah di lapangan,\" tandasnya. (khf/fin/rh)

Sumber: